Select a page

Brief Diskusi Seri 1 Lingkar Diskusi : Situasi Terkini Kedaulatan Pangan di Indonesia

Bertempat di Forum C0103, Wageningen University and Research, telah terselenggara Lingkar Diskusi (LiDi) PPIW Episode 1 bertemakan “Situasi Terkini Kedaulatan Pangan di Indonesia”. Latar belakang terselenggaranya diskusi adalah semakin hangatnya isu kedaulatan pangan yang tak kunjung usai diperbincangkan akibat munculnya keresahan masyarakat, terutama petani Indonesia untuk bersaing dengan komoditas impor di pasar nasional. Diskusi ini menghadirkan beberapa tokoh/pemerhati dunia pangan Indonesia antara lain Said Abdullah (Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan), Widiyanto (National Program Manager “Right to Food” Oxfam Indonesia) dan Lily Batara (pegiat isu perempuan dan ekologi di Indonesia).

Ringkasan Eksekutif
Dalam pemaparannya, Said Abdullah menuturkan bahwa ideologi kedaulatan pangan yang diusung oleh pemerintahan saat ini merupakan antitesis dari pemerintahan periode sebelumnya yang mengangkat konsep ketahanan pangan. Ideologi ketahanan pangan mengarah pada pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas. Sementara ideologi kedaulatan pangan menitikberatkan kepada hak masyarakat terhadap pangan dan produksi pangan untuk mendukung terwujudnya keberlanjutan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kedaulatan pangan dimaksudkan lebih dari sekedar mampu mempertahankan stok komoditas pertanian dan menjamin negara terlepas dari ketergantungan dari pihak lain. Guna mencapai tujuan tersebut, konteks kedaulatan pangan juga mendorong perubahan paradigma terhadap aktor produksi pangan. Dalam hal ini, petani tidak lagi dinilai sebagai alat produksi, akan tetapi kedaulatan petani ditempatkan sebagai subjek/tujuan utama dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Isu tentang pangan sudah tertuang dalam UU No 18 tahun 2012, namun sayangnya belum ada indikator/kriteria yang jelas untuk mengukur derajat keberhasilan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) mencoba merumuskan pilar-pilar kedaulatan pangan sebagai kriteria dalam menilai keberhasilan penerapan kedaulatan pangan, yang terdiri reforma agraria, pertanian berkelanjutan, perdagangan berkeadilan, dan konsumsi pangan lokal.

Dalam isu reforma agraria, pemerintah telah berusaha untuk mendorong landreform dan kepemilikan lahan seluas 9 juta ha. Langkah ini terbagi dua yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Namun sayangnya, merujuk kepada kepemilikan lahan, petani di pedesaan masih menjadi aktor inferior terhadap sumberdaya utama pertanian ini. Data dari SMERU tahun 2018 menyebutkan bahwa secara nasional rumah tangga pertanian yang menguasai lahan dengan luas > 2 ha hanya 12,2% sedangkan mayoritas petani pedesaan (56,24%) menguasai lahan pertanian dengan luas < 0.5 ha. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penguasaan kapital lahan masih didominasi oleh aktor-aktor yang tidak berada di desa.

Untuk kriteria pertanian yang berkelanjutan, masih banyak petani yang kesulitan dalam mengakses permodalan. Survei Pendapatan Rumah Tangga Pertanian (BPS, 2013), hanya 3% rumah tangga pertanian yang memperoleh kredit dari perbankan. Ironisnya, kredit itu lebih banyak dinikmati petani berpendapatan tinggi. Guna mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah telah mengembangkan KUR berupa kredit modal kerja dan investasi dengan plafon s/d Rp 500 juta untuk UMKM, petani, & koperasi yang memiliki usaha produktif dan feasible. Pada awal pembentukannya, penyerapan KUR masih sangat rendah, namun kini serapan sudah membaik, Rp 96,7 triliun (88%) pada 2017. Tetapi dari dana tersebut hanya 24% yang terserap ke sektor pertanian (perkebunan & kehutanan), sedangkan mayoritas 58% justru terserap ke usaha perdagangan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa penguatan posisi petani dalam mata rantai industri pangan masih perlu dilakukan guna menjamin keberlanjutan usaha pertanian yang memberi keuntungan pada petani. Hal ini menjadi sangat penting karena tanpa akses yang mudah ke permodalan yang baik, pilihan yang tersedia adalah meminta pinjaman modal kepada tengkulak yang sudah pasti akan sangat merugikan petani.

Selain permodalan, ketergantungan terhadap input bahan pertanian (pupuk dan pestisida) dari luar negeri juga masih tinggi. Selain itu, masih sangat tingginya penggunaan pupuk kimia dan pestisida membuat ketersediaan input pertanian ini menjadi harga mati sehingga jika subsidi atau pasokan pupuk dan pestisida berkurang akan sangat mempengaruhi produktifitas petani. Pemerintah sudah berusaha menangani isu ini melalui beberapa pendekatan misalnya pengembangan 1000 desa organik, namun pada pelaksanaanya tidak begitu menggembirakan. Ketergantungan terhadap pupuk kimia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kengganan petani untuk beralih ke pupuk organik karena sudah merasa nyaman, aman dan terbiasa menggunakan pupuk kimia selama bertahun-tahun. Faktor lainnya adalah kemudahan membeli pupuk kimia karena ketersediaanya relatif lebih banyak dan mudahdidapat dibanding pupuk organik atau hayati.

Degenerasi petani juga merupakan persoalan yang problematis dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Sebagian besar petani (60%) petani di Indonesia berusia lebih dari 40 tahun. Tentu, jika dibiarkan, hal ini akan berakibat pada semakin menurunnya jumlah orang yang berprofesi sebagai petani karena minimnya regenerasi.

Dalam isu perdagangan yang adil, pemerintah telah mencanangkan program diversifikasi pangan sejak tahun 1970-an untuk menekan ketergantungan masyarakat pada beras sebagai bahan pangan utama. Akan tetapi, implementasi program ini belum efektif dalam mengubah pola konsumsi masyarakat diakibatkan munculnya program swasembada beras dan Raskin yang justru meningkatkan preferensi masyarakat terhadap beras, bahkan penduduk yang memiliki pola pangan pokok bukan beras beralih ke beras dengan tingkat partisipasi 100%. Hal ini memicu tingginya tingkat konsumsi beras yang mencapai 114 kg/kapita/th.

Ironisnya, sebagai negara agraris, Indonesia ternyata masih belum sanggup memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Kekurangan pasokan pangan dalam negeri dipenuhi dengan melakukan impor dari negara lain. Bahkan kebijakan impor beras, bagi pemerintah, merupakan langkah antisipasi dan mitigasi terhadap harga beras yang terus berfluktuasi akibat pasokan yang terbatas. Permasalahan lainnya yang menunjukkan lemahnya posisi petani dalam rantai perdagangan pangan adalah, dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif dan efisiensi jalur distribusi pangan, membuat keuntungan dari perdagangan produk pangan meningkat, namun kenaikan pendapatan tidak dirasakan petani. Rantai distribusi yang kian pendek, justru menaikkan biaya pengangkutan, sehingga kenaikan pendapatan lebih banyak dinikmati para aktor di bidang distribusi produk.

Kriteria lainnya dalam perwujudan kedaulatan pangan adalah konsumsi pangan lokal. Dimensi ini menekankan kepada sejauh mana hasil panen petani yang berkualitas tinggi dapat dinikmati sendiri oleh keluarga petani tersebut, dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Konsep ini menawarkan perubahan paradigma terhadap perilaku petani yang selama ini hanya memproduksi bahan pangan dengan kualitas yang baik namun tidak menikmatinya. Saat ini sasaran dari program konsumsi makanan yang sehat lebih mengarah ke masyarakat kelas menengah ke atas, sehingga bagi masyarakat kelas bawah, yang sebagian besar petani termasuk di dalamnya, isu ini belum menjadi prioritas utama.

Selain itu, perempuan memiliki peranan yang sangat vital dalam mewujudkan diversifikasi pangan lokal guna memperkuat ketahanan pangan. Hal ini karena kultural masyarakat Indonesia menempatkan perempuan sebagai aktor utama penyedia pangan di keluarga. Perempuanlah yang memilih menu makanan, membeli bahan, dan memasaknya. Jika terjadi kerawanan pangan, perempuan jugalah yang berperan untuk menjadi kreatif dengan mencari alternatif bahan pangan. Sehingga, penguatan peran perempuan dalam mendukung program diversifikasi pangan menjadi sangat penting. Program diversifikasi pangan yang diusung harus mampu menyentuh kalangan perempuan hingga di level keluarga, karena mereka-lah yang paling berperan pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi di keluarganya.

Kedaulatan pangan sejatinya bukan hanya tentang surplus produksi yang bisa dibanggakan menjadi komoditas ekspor, melainkan juga refleksi ke dalam untuk apa dan siapa target dari kedaulatan pangan tersebut. Petani sebagai aktor utama tercapainya kedaulatan pangan adalah garda terdepan dalam penerimaan dampak kedaulatan pangan dari segi kuantitas dan kualitas pangan. Ironisnya, produk terbaik dihasilkan oleh mereka tapi tidak pernah disuguhkan di atas meja makan mereka sendiri. Kesejahteraan merupakan parameter yang seharusnya juga masuk dalam kriteria tercapainya kedaulatan pangan.

Rekomendasi Kebijakan
Beberapa rekomendasi yang muncul pada diskusi kali ini diantaranya:

  • Penguatan isu agroekologi termasuk didalamnya pertanian organik melalui dukungan dan komitmen pemerintah setempat dan pusat. Agroekologi merupakan paradigma pertanian yang mengintegrasikan semua aspek ekosistem hayati sebagai input utama pertanian, termasuk didalamnya namun tidak terbatas pada: penggunaan pupuk organik dan musuh alami dalam menanggulangi hama dan penyakit, menggunakan benih unggul yang tahan hama dan penyakit guna meminimalisir penggunaan pestisida, memaksimalkan pemanfaatan lahan dengan praktek tumpang sari (agroforestry), penanaman tanaman sesuai dengan karakteristik lahan dan jenis tanaman lokal di lokasi tersebut, dan lain-lain.
  • Penguatan kembali isu diversifikasi pangan dan memperkuat peranan perempuan dalam produksi pertanian. Sejauh ini beras masih menjadi komoditas utama yang terlintas dipikiran kita ketika mendengar kata pangan. Pergeseran paradigma bahwa pangan bukan hanya tentang beras menjadi penting guna mengurangi ketergantungan akan produk ini. Secara kultural-historis masyarakat Indonesia mempunyai makanan pokok yang beranekaragam tergantung daerah tempat tinggalnya.
  • Meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian dan menjadi petani modern intelektual.
  • Memperkecil ketimpangan di pedesaan dengan memastikan bahwa skema usaha pertanian, terlepas dengan bagaimana kepemilikan lahannya, akan menguntungkan petani dan meningkatkan kesejahteraanya.
  • Memperkuat kelembagaan petani guna mempermudah petani kecil dalam mengakses permodalan dan kredit usaha.
  • Memastikan bahwa pendeknya rantai distribusi produk pertanian meningkatkan pendapatan petani melalui penguatan peran pemerintah terhadap aturan harga jual.
  • Penguatan peran perempuan dalam sektor pertanian melalui pengakuan kelembagaan kepada perempuan petani sebagai sebuah pekerjaan yang memiliki kedudukan sama dengan laki-laki sehingga perempuan petani juga dapat mengakses kesempatan dan program-program pemerintah.

Peluang dan Tantangan
Pada prinsipnya, kedaulatan pangan merupakan isu yang sangat strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Perlu ada kajian lebih jauh dan menyeluruh guna mengurai kompleksitas berbagai faktor yang melekat pada konsep mewujudkan kedaulatan pangan. Kajian ini perlu melibatkan dan diikuti oleh berbagai disiplin dan bidang ilmu guna mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai problematika persoalan yang terjadi. Selain itu, diharapkan dari kajian tersebut dapat diperoleh gagasan, inovasi, ide, dan rekomendasi kritis-analitis terkait langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia.

Untuk itulah, kami dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Wageningen (PPIW) mengajak teman-teman mahasiswa Indonesia baik program Bachelor, Master, dan PhD untuk berpartisipasi dalam kegiatan Wageningen Indonesian Forum (WIF) dimana kita akan berdiskusi bersama terkait permasalahan strategis di Indonesia saat ini. Lebih lanjut mengenai WIF akan diinformasikan kemudian.

Brief ini disusun oleh:
Divisi Kajian Strategis dan Lingkar Diskusi
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Wageningen (PPIW)

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.