Select a page

Menggugat Visi Lingkungan Capres: Antara Data, Logika, dan Dialektika

Dokumentasi Nobar dan Diskusi Debat Kedua Capres

Debat kedua calon presiden dengan isu Energi, Sumberdaya Alam, Lingkungan, dan Infrastruktur telah usai. Lalu, bagaimanakah kualitas debat kedua kali ini? Apakah argumen dan gagasan yang diberikan oleh para capres sudah cukup untuk menjawab permasalahan dan isu utama yang sedang terjadi terkait tema debat tersebut.

Secara umum penulis mengkategorikan debat ini (merujuk kepada sistem penilaian debat parlementer populer) kedalam below average debate atau dibawah rata-rata. Ada dua hal yang mendasari penilaian tersebut yaitu teknis debat dan analisis argumen. Untuk hal teknis, debat kali ini berjalan cukup membosankan karena kurangnya case enggagement antara kedua peserta, relevansi jawaban capres terhadap hal yang ditanyakan dalam debat yang masih rendah, dan kurang dinamisnya debat berjalan karena penggunaan premis argumen yang mirip di setiap segmen.

Pertama, case enggagement antar peserta debat dapat dilihat dengan mudah dari tidak responsifnya kedua peserta dalam menanggapi argumen lawannya. Kedua capres terkesan defensif terhadap case yang mereka bawa dan tidak terlihat memberikan rebuttal atau sanggahan langsung terhadap case lawan. Penulis tidak melihat adanya clash atau benturan argumen yang eksplisit dari debat tadi malam. Kandidat 01 cenderung meng-glorifikasi apa yang telah beliau lakukan dan pencapaian pemerintahannya selama empat tahun ini tanpa memberikan analisis mengapa hal itu dapat dijadikan indikator keberhasilan program-program yang dicanangkannya. Capres 02 pun demikian, alih-alih memberikan gambaran dan analisis kritis yang nyata terhadap program dan klaim pencapaian petahana, kandidat 02 terkesan tidak memiliki premis yang jelas meskipun beliau sudah menyatakan stance nasionalis-nya berkali-kali. Capres penantang seharusnya memiliki keunggulan karena banyak celah yang bisa didiskusikan untuk menunjukkan bahwa klaim pencapaian petahana tidak serta merta berimbas kepada kesejahteraan rakyat.

Kedua, rendahnya relevansi jawaban capres terhadap hal yang ditanyakan dalam debat. Pertanyaan yang disusun oleh tim panelis secara gamblang ingin mengeksplorasi strategi kebijakan yang akan diusung oleh para capres jika mereka terpilih. Namun, sangat sedikit diskusi yang terjadi mengenai strategi kebijakan ini. Kedua capres terlihat masih senang mengglorifikasi data-data statistik tanpa ada direct link bagaimana data tersebut berkaitan dengan strategi pembangunannya.

Ketiga, dinamika debat yang masih belum terbangun. Terlepas dari beberapa humor yang dibuat oleh para capres, debat tersebut tidak berjalan dinamis. Hal ini karena kedua capres cenderung menggunakan premis argumen yang sama untuk setiap segmen sehingga tidak terlihat ada suatu ide atau argumen baru yang berbeda dari satu segmen ke segmen lain, bahkan pada satu segmen, kedua kandidat memiliki argumen yang persis sama. Kandidat 01 masih dengan pembangunan infrastruktur dan melanjutkan programnya dan Kandidat 02 masih dengan gagasan swasembada, stop impor, dan nasionalisasi kekayaan alam tanpa ada penjelasan bagaimana ini relevan kepada isu yang sedang dibahas. Namun kita harus fair bahwa keterbatasan waktu juga mungkin menjadi kendala bagi para capres.

Pada tema infrastruktur, ada dua isu yang menjadi diskusi utama yaitu adalah tentang strategi peningkatan kualitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur dan strategi untuk pembangunan infrastruktur yang inklusif guna mengurangi konflik lahan dan pelanggaran HAM. Diskusi yang hilang dari debat semalam adalah apakah benar bahwa pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan konektifitas dan pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi burden of proof petahana yang diekspolitasi dengan cukup baik oleh penantang. Saya rasa, petahana tidak berhasil membuktikan bahwa pembangunan infrasturkturnya memiliki hubungan linier dengan peningkatan ekonomi.

Selain itu, diskursus lain yang tidak terlihat jelas adalah bagaimana menciptakan pembangunan infrastruktur yang inklusif guna mengurangi konflik lahan dan pelanggaran HAM atas tanah. Argumen yang muncul untuk menjawab isu ini masih seputar pelibatan masyarakat dan pemberian ganti rugi yang layak. Padahal konflik agraria sejatinya sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek mulai dari budaya turun temurun, kearifan lokal masyarakat, sumber penghidupan dan identitas sosial masyarakat. Isu ini bahkan sama sekali tidak muncul dalam debat. Selain itu sangat disayangkan klaim capres petahana yang menyebutkan bahwa hampir tidak ada konflik pembebasan lahan dalam proyek infrastrukturnya. Namun sayangnya hal ini gagal dimanfaatkan oleh capres penantang untuk mengeksploitasi kelemahan lawan. Kedua capres harus lebih memfokuskan pada penekanan bagaimana step by step action yang diusulkan untuk mencapai inklusifitas pembangunan. Ini adalah isu sentral yang hilang dari diskusi debat kedua kali ini.

Nobar dan Diskusi Debat Capres bersama PPI Se-Belanda dan KBRI Den Haag

Dalam tema energi dan pangan ada dua isu yang juga muncul diantaranya terkait industri 4.0 di sektor pertanian dan strategi tata kelola sawit yang baik guna menjamin kesejahteraan buruh dan petani kecil serta berkelanjutan secara lingkungan. Pada isu industri 4.0 untuk pertanian, capres 01 menekankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) petani dan pelaku UMKM untuk literasi digital agar siap dan mampu bersaing di dunia online sedangkan capres 02 mengkhawatirkan dampak industri 4.0 terhadap berkurangnya lapangan pekerjaan. Terlepas dari diskusi ini sangat disayangkan bahwa kedua capres tidak berani menganalisis secara gambalng apakah sebenenarnya bangsa indonesia harus masuk kedalam industri 4.0 dan apakah hal tersebut akan benar-benar menguntungkan petani Indonesia. Perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kondisi sektor pertanian secara menyeluruh mulai dari petani hingga pedagang dan apakah industri 4.0 yang dimaksud akan membantu untuk peningkatan kesejahteraan. Jangan sampai hanya ikut-ikutan trend yang dibangun oleh negara maju tanpa memperhatikan kebutuhan dan statusquo yang ada.

Dalam isu tata kelola sawit, baik Prabowo maupun Jokowi gagal untuk mengelaborasi strategi apa yang akan mereka lakukan jika terpilih nanti. Prabowo masih fokus dengan  keinginannya untuk swasembada di bidang energi dan menggenjot produksi biofuel serta biodiesel dalam negeri. Namun, tidak ada penjelasan bagaimana swasembada ini akan dilakukan, langkah-langkah konkrit apa yang perlu dibuat dan dieksekusi. Sama halnya dengan Jokowi, beliau terus mengglorifikasi data produksi sawit yang meningkat namun seperti menutup mata terkait carut marut tata kelola sawit di level grass root, mulai dari konflik lahan antara masyarakat dan korporasi, perampasan lahan adat dan kriminalisasi aktivis, perambahan lahan hutan secara ilegal, pembakaran lahan, dan isu lingkungan lainnya. Jokowi berambisi untuk meningkatkan target dari B20 ke B100, yang tentu saja bagus, tapi tidak realistis tanpa perbaikan menyeluruh tata kelola sawit. Paradigma produktifis yang diusung kedua capres, dikhwatirkan bukan malah akan membuat tata kelola sawit lebih baik, namun akan semakin memperbesar masalah yang sudah ada. Sederhananya, untuk peningkatan produksi secara besar-besaran dan tanpa rencana jangka panjang yang jelas, lahan hutan dan masyarakat dikhawatirkan akan terus tergusur dan berubah menjadi kebun sawit sehingga justru malah menambah kerunyaman masalah. Dalam hal ini kita perlu tanyakan sejauh mana komitmen para capres dalam mengatasi kejahatan koroporasi sawit yang merusak lingkungan dan merampas tanah hak ulayat. Dalam diskusi sustainable palm oil ini kedua capres seharusnya paling tidak bisa mengeksplorasi statusquo yang ada, misalnya skema sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) untuk menjamin produksi sawit yang berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi.

Dalam diskusi tentang pangan dan energi ini, penulis melihat inkonsistensi pada kedua capres dengan janjinya di tahun 2014. Pada saat itu, isu kedaulatan pangan merupakan jualan utama kedua capres, namun dalam diskusi ini, bahkan kata kedaulatan pangan pun tidak disebut sama sekali. Padahal, kedaulatan pangan merupakan amanat undang-undang yang tertuang dalam UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, namun belum tercapai hingga saat ini. Kemudian paradigma pertanian yang dibawa oleh kedua capres masih mengarah kepada paradigma produktifis yang menempatkan petani sebagai alat produksi dengan tujuan sebanyak mungkin memproduksi produk pertanian. Pendekatan ini sangat problematis dalam beberapa aspek karena menempatkan petani semata-mata sebagai faktor produksi sangat rentan untuk menciptakan eksploitasi petani dan tidak tercapainya kesejahteraan petani. Survei SMERU 2018 misalnya menyebutkan bahwa mayoritas rumah tangga petani hanya mempunyai lahan seluas 0.5 ha sedangkan untuk lahan dengan luas > 20 ha dimiliki oleh aktor yang berada diluar pedesaan. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun produktifitas pertanian ditingkatkan, kesejahteraan petani akan berada pada level yang sama, dan pihak dengan modal kapital dan penguasaan lahan yang besar lah yang akan mendapat keuntungan.

Ada sebuah isu yang muncul dan menarik untuk ditelaah adalah terkait pencemaran dan perusakan lingkungan oleh korporasi besar dan reformasi agraria. Dalam hal pencemaran dan perusakan lingkungan, kedua capres sepakat untuk melakukan penegakan hukum dengan tegas sebagai solusi. Jokowi kembali meng-glorifikasi terkait keberhasilan pemerintahannya dalam menuntut korporasi perusak lingkungan (pembakar dan pembalak hutan) dengan denda hingga 18,3 triliun rupiah. Namun, faktanya belum ada satupun perusahaan yang membayar denda tersebut. Sayangnya, peluang ini gagal dimanfaatkan oleh Prabowo. Minimnya case engagement dan case to case clash membuat perdebatan menjadi membosankan. Jokowi seharusnya bisa mengelaborasi program-programnya terkait reforestasi hutan dan restorasi gambut melalui Badan Restorasi Gambut, daripada langsung melompat ke kesimpulan bahwa tahun 2019 tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan. Kita tentu tahu ini tidak benar karena peristiwa kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun, namun kita juga perlu apresiasi bahwa luas kebakaran yang terjadi terus berkurang dan tidak menimbulkan bencana asap seperti tahun 2015 lalu.

Selain itu, kedua capres juga tidak menyinggung terkait kasus kriminalisasi pejuang-pejuang lingkungan hidup oleh korporasi besar, misalnya Prof. Bambang Hero Saharjo dan Dr. Basuki Wasis. Hal ini menjadi penting karena terkait perlindungan kepada ahli dan pegiat lingkungan dalam membantu pemerintah menangkap para perusak lingkungan. Dalam isu reformasi agraria, kandidat 01 menekankan keberhasilan programnya dalam membagikan 5 juta sertifikat lahan untuk rakyat, sedangkan kandidat 02 mengusung program nasionalisasi lahan dibawah pasal 33 UUD 1945. Pertanyaannya kemudian adalah sudah sejauh mana dampak dari pembagian lahan dan program perhutanan sosial pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjamin legalitas hukum penggunaan lahan oleh masyarakat, serta mengurangi konflik lahan antara korporasi, rakyat, dan pemerintah. Sayangnya, kandidat 01 lebih tertarik untuk membahas terkait kepemilikan konsesi lahan kandidat 02 di Kaltim dan Aceh daripada menjelaskan lebih jauh reformasi agraria melalui pembagian lahan yang dilakukan di masa pemerintahannya. Dalam isu energi, pangan, lingkungan, dan reformasi agraria, kandidat 02 selalu menggunakan pasal 33 UUD 1945 sebagai senjata utamanya tetapi, tidak ada penjelasan mengapa kebijakan ini lebih baik daripada membagikan lahan kepada rakyat, atau rencana apa yang akan dilakukan dengan nasionalisasi aset SDA tersebut.

Meskipun secara umum, debat kedua ini sudah sedikit lebih baik dibandingkan debat pertama, namun kedua kandidat masih perlu melakukan persiapan lebih banyak. Tidak hanya memamerkan data dan saling tuding, namun kedua kandidat harus fokus untuk menginterpretasikan data tersebut dan membangun link ke isu yang sedang didiskusikan. Selain itu, kedua tim sukses capres perlu untuk mengkaji lebih banyak argumen dan case-case agar kandidat capres tidak terus menerus menggunakan premis argumen yang sama dalam setiap topik dan agar kandidat capres lebih kaya ide/gagasan untuk didiskusikan. Miskinnya ide atau gagasan capres terlihat jelas di segmen kelima dimana kedua capres dituntut untuk mengelaborasi gagasan dan disaat yang bersamaan meyanggah argumen lawan. Kedua capres tidak memiliki case pembeda yang jelas dan argumen-argumen yang muncul bersifat sangat normatif. Sebagai penantang, penulis yakin banyak yang bisa dieksplorasi dan dikritisi oleh kandidat 02 terkait kebijakan dan pencapaian kandidat 01. Namun, kritik tajam berbasis analisis tersebut tidak terlihat muncul pada debat kedua-17 Februari 2019 tersebut.

 

Ditulis Oleh:

Muhammad Iqbal Maulana (Master Student of Plant Biotechnology)-Divisi Kajian Strategis dan Lingkar Diskusi PPI Wageningen 2019

Disunting oleh:

Tim Divisi Komunikasi dan Informasi PPI Wageningen 2019

1 Comment

  1. Ferry Joy Saturday March 2nd, 2019 Reply

    Setuju banget dengan analisa dan uraian tulisan ini. Sebaiknya penilaian ini bisa tersebar luas sesegera mungkin di Tanahair.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.